Jakarta – Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 270 juta penduduk, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah melonjak empat kali lipat menjadi US$1,4 triliun. Tingkat kemiskinan ekstrem (penduduk dengan pendapatan di bawah US$2,15 per hari) turun drastis dari 20% menjadi kurang dari 2%. Bahkan, pendapatan rata-rata masyarakat Jakarta kini setara dengan Polandia dan mendekati Portugal.
Prestasi ini tidak lepas dari peran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang pertama kali menjabat pada 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010-2016), ia kembali memimpin Kementerian Keuangan di bawah Presiden Joko Widodo dan dipercaya kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam wawancara eksklusif dengan Finance & Development di Washington, September lalu, Sri Mulyani membeberkan strategi Indonesia menghadapi tantangan global.
Menanggapi ketegangan geopolitik global, Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip non-blok. “Kami percaya kerja sama internasional adalah kunci, seperti yang dicontohkan oleh IMF dan Bank Dunia,” ujarnya. Ia menyoroti peran Indonesia sebagai mediator, terutama saat memimpin G20 2022, di mana Indonesia berhasil mempertahankan dialog konstruktif antara AS dan China meski di tengah perang Ukraina.
Dari status “lima ekonomi rapuh” (fragile five) di era 2010-an, Indonesia kini menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat. Sri Mulyani mengungkap tiga pilar utama:
- Stabilitas Makroekonomi: Reformasi fundamental termasuk pembentukan bank sentral independen dan pengawasan sektor keuangan yang ketat.
- Infrastruktur dan SDM: Alokasi 20% APBN untuk pendidikan, termasuk beasiswa ke 50.000 mahasiswa di universitas top dunia.
- Iklim Investasi: Revisi UU Investasi bahkan di tengah pandemi, serta pengembangan kemitraan pemerintah-swasta.
Menjawab kritik atas larangan ekspor mineral mentah, Sri Mulyani menegaskan kebijakan hilirisasi sebagai langkah strategis. “Ini bukan proteksionisme, tapi pembangunan nilai tambah. Perusahaan tambang wajib bangun smelter, tapi kami berikan insentif fiskal dan perbaikan iklim investasi,” jelasnya.
Sebagai teknokrat tanpa dukungan partai kuat, Sri Mulyani mengaku mengandalkan pendekatan dialog. “Kuncinya transparansi dan meyakinkan semua pihak bahwa reformasi menguntungkan mereka dalam jangka panjang,” ucapnya. Ia juga memanfaatkan dukungan publik dan media sebagai kekuatan penyeimbang.
Sebagai penasihat inisiatif Bretton Woods at 80, Sri Mulyani menekankan perlunya adaptasi lembaga keuangan global. “Mereka harus menjawab tantangan baru seperti perubahan iklim dan digitalisasi, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta,” paparnya.
Sri Mulyani mengaku tidak sengaja menjadi panutan. “Tapi jika kisah saya bisa memotivasi perempuan lain untuk berkarya, saya bersyukur,” tuturnya. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan perempuan membutuhkan disiplin ekstra, tetapi tidak harus mengorbankan kehidupan pribadi.
Meski optimis, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia harus terus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
Naskah dikutip dari wawancara lengkap di Finance & Development Magazine. Liputan oleh Nicholas Owen, staf F&D. Pendapat yang diungkapkan adalah milik narasumber dan tidak selalu mencerminkan kebijakan IMF.
