BANDAR LAMPUNG -Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Selasa (27/1/2026).
Rapat yang digelar secara virtual tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah dan diikuti Pemerintah Provinsi Lampung dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia karena berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, sosial, hingga politik dan keamanan nasional,” tegas Mendagri.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara year on year pada Desember tercatat sebesar 2,92 persen, naik dari bulan sebelumnya dan mendekati ambang psikologis 3 persen,” imbuh dia.
Menurut Mendagri, kenaikan inflasi bulanan terutama dipicu oleh harga komoditas makanan dan minuman, transportasi, perawatan pribadi, serta lonjakan harga emas dunia akibat dinamika global.
“Inflasi month to month tercatat meningkat dari 0,17 persen pada November menjadi 0,64 persen pada Desember, sehingga pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok,” ujarnya.
Di tengah tren kenaikan nasional tersebut, Provinsi Lampung justru mencatat kinerja positif.
Berdasarkan rilis BPS per 5 Januari 2025, Lampung menempati peringkat kedua inflasi terendah secara nasional dengan angka 1,25 persen, hanya berada di bawah Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menegaskan inflasi di Lampung hingga saat ini masih terkendali. Ia memastikan stok bahan pokok aman, meski beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam tetap menjadi perhatian.
“Harga telur yang sempat menyentuh Rp30 ribu per kilogram masih sesuai HET dan bersifat fluktuatif akibat faktor distribusi,” ujarnya.
