Trenggalek – Ratusan pelajar dari SMA Negeri 1 Kampak, Trenggalek, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah sebagai bentuk protes terhadap dugaan pungutan liar (pungli) dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Aksi ini diikuti serempak oleh seluruh siswa dengan mengenakan kaus hitam dan membentangkan berbagai poster serta spanduk yang berisi kecaman dan sindiran terhadap pihak sekolah dan komite.
Para siswa menuntut kejelasan tentang penggunaan dana yang terkumpul melalui sumbangan wajib dan sukarela yang mereka sebutkan selama ini. Beberapa poster yang dibawa dalam aksi tersebut antara lain bertuliskan “Posisi Bukan Kesempatan untuk Korupsi” dan “Kembalikan 100% Uang Kami”. Ada juga poster dengan gambar tikus dan tulisan “Jangan Lupa Makan Uang”.
Salah satu siswa, Suci, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena adanya dugaan pungli yang dilakukan melalui sumbangan wajib yang diminta kepada siswa, yang sebagian besar dikelola oleh komite sekolah. Menurutnya, tidak ada transparansi mengenai penggunaan dana sumbangan yang terkumpul. Bahkan, saat mereka meminta data terkait siswa yang sudah membayar dan yang belum, pihak sekolah tidak memperbolehkan karena alasan takut diketahui oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kami hanya ingin tahu, ke mana dana kami digunakan dan kenapa selalu ada pemotongan untuk sumbangan yang berbeda-beda,” ujar Suci, selasa (26/8).
Sumbangan yang dipungut kepada siswa, menurut Suci, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain SPP bulanan, infak, amal jariyah, dan tabarrot (sumbangan untuk pembangunan masjid). Hal ini menambah kekhawatiran para siswa karena beban keuangan yang terus meningkat, sementara mereka merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari sekolah, terutama untuk kegiatan dan lomba yang diikuti dengan nama sekolah.
“Kami harus mengeluarkan uang sendiri untuk mengikuti lomba, seperti biaya transportasi, konsumsi, dan bensin. Bahkan beberapa guru juga harus menanggung biaya sendiri untuk kegiatan lomba,” tambahnya.
Selain itu, sejumlah siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat juga mengungkapkan adanya pemotongan untuk amal jariyah. Salah satu siswa yang menerima bantuan PIP senilai Rp1.800.000 mengungkapkan bahwa uang tersebut dipotong untuk membayar SPP dan amal jariyah, sehingga hanya mendapatkan uang Rp200.000.
“Teman saya yang menerima PIP diminta untuk menyisihkan uangnya untuk amal jariyah, meski bantuan itu untuk kebutuhan pendidikan,”ungkapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, mengakui adanya beberapa sumbangan sukarela yang dikumpulkan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan fisik, termasuk untuk masjid. Namun, menurut Bahtiar, sumbangan ini bersifat sukarela dan jumlahnya bergantung pada keikhlasan masing-masing siswa dan orang tua.
“Sumbangan ini untuk program-program yang telah disepakati oleh komite bersama orang tua siswa. Kami tidak memaksa siswa untuk memberikan sumbangan dengan nominal tertentu,”terang Bahtiar.
Terkait dengan pemotongan bantuan PIP, Bahtiar menjelaskan bahwa pihak sekolah hanya mengamankan buku tabungan siswa agar tidak hilang. Setelah siswa menerima PIP, mereka dipanggil ke komite sekolah dan disarankan untuk memberikan sumbangan sukarela.
“Setelah menerima bantuan PIP, memang ada imbauan untuk memberikan sumbangan sukarela. Namun, itu sepenuhnya tergantung pada masing-masing siswa,” ujar Bahtiar.
Para siswa SMAN 1 Kampak menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menuntut transparansi dalam pengelolaan dana yang dihimpun oleh sekolah dan komite. Mereka berharap agar semua pihak, baik sekolah maupun komite, lebih terbuka mengenai penggunaan sumbangan dan dana lainnya agar tidak ada kesalahpahaman atau dugaan penyelewengan.
“Kami hanya ingin kejelasan, supaya dana yang terkumpul bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan yang nyata, bukan untuk hal lain yang tidak jelas,” pungkas Suci.
