JAKARTA – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) membahas penyitaan, penyimpanan, dan penilaian aset kripto dalam Perisai Episode 19, Senin (9/11/2026).
Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif tersebut mengangkat tema Penanganan Perkara Aset Kripto. Kegiatan berlangsung secara daring dan menghadirkan dua narasumber.
Kedua narasumber tersebut adalah Dr. Edmon Makarim, Ahli Hukum Telematika Universitas Indonesia, dan Iwan Budiman, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Edmon menekankan pentingnya pemahaman hakim terhadap teknologi digital. Menurutnya, hakim tidak cukup hanya mengandalkan keterangan ahli.
Hakim juga harus memahami objek sengketa, mekanisme transaksi, dan hubungan hukum yang timbul. Objek perkara perlu diidentifikasi secara tepat, baik berupa koin, token, maupun hak atas aset digital.
“Jangan mengadili label teknologinya. Hubungkan seluruh unsur hukumnya,” tegas Edmon.
Sementara itu, Iwan Budiman menjelaskan tantangan penanganan perkara aset kripto. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas teknologi, perpindahan aset lintas batas, penelusuran transaksi, dan pengamanan barang bukti.
Dalam pembahasan penyimpanan aset hasil penyitaan, Iwan menjelaskan dua pola yang dapat digunakan aparat penegak hukum.
Pola pertama menempatkan aset kripto dalam dompet digital (wallet) melalui penyelenggara yang berada di bawah pengawasan OJK. Mekanisme ini melibatkan pihak lain sehingga membutuhkan pengelolaan tanggung jawab dan risiko.
Pola kedua menggunakan wallet yang dikelola langsung oleh aparat penegak hukum. Melalui mekanisme tersebut, aparat memiliki kendali langsung terhadap aset sitaan, tetapi harus mengelola risiko keamanannya.
“Kami tidak menyatakan salah satu pola lebih tepat daripada yang lain. Masing-masing memiliki risiko yang harus dikelola. Yang terpenting, barang bukti tetap tersedia ketika diperlukan dalam pembuktian,” jelas Iwan.
Mengenai fluktuasi harga, Iwan menjelaskan pendekatan pencatatan berdasarkan jenis dan jumlah aset. Misalnya, penyitaan dicatat sebagai 10 Bitcoin tanpa menjadikan nilai rupiah sebagai satu-satunya ukuran.
Pendekatan tersebut dipertimbangkan karena harga kripto dapat berubah sewaktu-waktu. Pencantuman nilai rupiah semata berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Edmon menambahkan, identitas, jumlah, serta nilai aset saat penyitaan dan putusan perlu didokumentasikan. Pencatatan tersebut membantu menelusuri perubahan nilai secara transparan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keaslian dan integritas bukti elektronik. Proses pengamanan maupun pemindahan aset harus dilakukan secara hati-hati dan terdokumentasi.
Pembahasan ini menegaskan pentingnya penguasaan aspek teknologi dan hukum dalam penanganan perkara aset kripto. Pengamanan barang bukti harus menjamin aset tetap tersedia ketika dibutuhkan dalam proses pembuktian.
