JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menyiapkan mobil layanan peradilan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pengadilan di luar gedung. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris MA tentang petunjuk teknis pengadaan, pengelolaan, dan penggunaan kendaraan fungsional layanan publik pada Senin, 9 November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris MA, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kendaraan tersebut akan mendukung sejumlah kegiatan pelayanan peradilan. Layanan itu meliputi pemeriksaan setempat, penyitaan, eksekusi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) keliling, pengawasan dan pengamatan, serta pelayanan bagi kelompok rentan.
Mobil layanan peradilan akan dilengkapi fasilitas sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja. Perangkat pendukungnya dapat mencakup peralatan administrasi, teknologi informasi, fasilitas PTSP, serta perlengkapan untuk pemeriksaan setempat dan pelaksanaan eksekusi.
Kebijakan tersebut juga mengatur penggunaan kendaraan secara bersama. Satuan kerja pengadilan yang belum memiliki kendaraan dapat memanfaatkan kendaraan milik satuan kerja lain dalam wilayah yang sama, berdasarkan penugasan atau koordinasi sesuai kewenangan.
Dalam aspek pembiayaan, penggunaan mobil layanan peradilan untuk pemeriksaan setempat, penyitaan, atau eksekusi berdampak pada komponen biaya sewa kendaraan. Biaya tersebut tidak lagi dipungut atau dikurangi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan dan pemeliharaan kendaraan tetap berada dalam pengawasan hakim pengawas bidang di pengadilan tingkat pertama serta hakim pengawas daerah di pengadilan tingkat banding. Kendaraan juga dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi.
Melalui kebijakan ini, MA berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan program diharapkan membantu pencari keadilan memperoleh pelayanan secara lebih mudah dan efisien.
