JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026. Jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan harus memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan sebelum menyelesaikan pembayaran.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengimbau jemaah tidak menunda pelunasan. Ia meminta jemaah memastikan status istitaah kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026,” kata Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pelunasan tahap pertama berlangsung pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah yang telah melunasi biaya tetapi belum berangkat, jemaah dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia.
Kemenhaj menjadwalkan tahap kedua pada 16–31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota. Tahap tersebut mencakup jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sesuai ketentuan, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Pemerintah menetapkan kuota haji reguler 2027 sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah itu terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.
Untuk melakukan pelunasan, jemaah wajib aktif dalam SISKOHAT, terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memenuhi persyaratan istitaah kesehatan. Jemaah juga harus berusia minimal 16 tahun pada 10 April 2027 dan belum pernah berhaji atau telah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.
Khusus jemaah prioritas lansia, pemerintah menetapkan usia minimal 65 tahun pada 10 April 2027 serta telah mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah menyetor biaya awal atau bank pengganti. Jemaah dapat menggunakan layanan ATM dan mobile banking. Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melaporkan pelunasan kepada Kantor Kemenhaj kabupaten/kota sesuai domisili.
Nurchalis berharap jemaah memanfaatkan waktu yang tersedia agar proses administrasi dan pemberkasan dokumen perjalanan dapat berjalan tertib.
