JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menegaskan aktivitas jurnalistik yang mengkritisi proses penegakan hukum tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana obstruction of justice atau perintangan proses hukum.
Penegasan itu tercermin dalam putusan kasasi perkara Tian Bahtiar, wartawan senior sekaligus mantan Direktur Pemberitaan JakTV. MA menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum melalui Putusan Nomor 9098 K/Pid.Sus/2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan terhadap Tian berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menilai diskusi mengenai penanganan sejumlah perkara korupsi yang disebarluaskan melalui media sosial merupakan bentuk perintangan proses hukum.
Namun, majelis hakim menilai aktivitas tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai obstruction of justice. Pertimbangan hukum juga menekankan bahwa persoalan terkait karya jurnalistik perlu mengedepankan mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers dan etik, bukan langsung melalui pemidanaan.
Putusan ini menegaskan pentingnya membedakan aktivitas jurnalistik dan kritik publik dari perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Meski demikian, putusan tersebut tidak berarti seluruh unggahan di media sosial otomatis kebal dari proses hukum.
