JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia meluncurkan Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat dan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Inovasi tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat memantau perkembangan pengaduan sekaligus mengenali dugaan maladministrasi.
Melalui dashboard digital, pelapor dapat memeriksa status penanganan laporan secara mandiri dengan memasukkan nomor agenda. Informasi perkembangan laporan ditampilkan secara daring, mulai dari persentase progres hingga tahapan penanganan yang sedang berjalan.
Kehadiran dashboard ini memberikan akses informasi kepada masyarakat tanpa harus terus-menerus meminta pembaruan secara langsung kepada Ombudsman. Dengan demikian, pelapor dapat mengetahui sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti.
Selain layanan digital, Ombudsman RI juga meluncurkan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik. Buku tersebut disiapkan sebagai panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dalam memperoleh pelayanan publik dan mengenali bentuk maladministrasi.
Materinya mencakup tujuh subtopik, antara lain berbagai persoalan pelayanan sehari-hari, dugaan pungutan liar, budaya antrean yang tidak sesuai, serta tata cara menyampaikan pengaduan secara digital.
Melalui dua inovasi tersebut, Ombudsman mendorong masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berani melaporkan penyimpangan dan mengawal proses perbaikannya.
Pengawasan partisipatif menjadi penting karena persoalan pelayanan publik tidak selalu terlihat dari laporan resmi. Pengalaman langsung masyarakat dapat menjadi bahan pengawasan untuk mengidentifikasi dugaan penyimpangan administrasi.
Meski demikian, kemudahan memantau laporan harus diikuti dengan penanganan pengaduan yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Informasi perkembangan laporan juga perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami proses serta tindak lanjut yang dilakukan.
Peluncuran ini diharapkan memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas, bebas maladministrasi, serta bertanggung jawab.
