JAKARTA – Pemerintah menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis mulai 1 Januari 2027. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kebijakan tersebut tidak mengubah aktivitas utama eksportir dalam bertransaksi dengan pembeli luar negeri.
Budi menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Budi, eksportir tetap memiliki keleluasaan untuk bernegosiasi langsung dengan pembeli, menyepakati kontrak bisnis, dan mengirimkan barang. Perubahan utama terletak pada mekanisme perantara dan proses penyelesaian dokumen ekspor melalui PT DSI.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Pemerintah juga akan menyesuaikan Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026.
Ketiga peraturan tersebut mengatur ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Eksportir wajib menyampaikan kontrak serta dokumen pelengkap pabean kepada PT DSI melalui portal NADI.
Budi menjelaskan, ketentuan teknis yang selama ini berlaku tetap harus dipenuhi eksportir. Kewajiban tersebut mencakup Domestic Market Obligation (DMO) untuk sawit, Eksportir Terdaftar (ET) untuk batu bara, dan Laporan Surveyor (LS) untuk ferro alloy.
Pemerintah juga mengatur penyesuaian masa berlaku ET hingga 31 Desember 2026. Eksportir yang memiliki ET sebelum 1 Juni 2026 akan memperoleh penyesuaian masa berlaku berdasarkan ketentuan tiga tahun, dikurangi masa yang telah berjalan.
Sementara itu, eksportir yang memperoleh ET mulai 1 Juni 2026 harus mengajukan kembali sesuai ketentuan Permendag yang baru.
Terkait DHE SDA, Budi menyebut pemerintah tengah mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian kewajiban tersebut. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap perjanjian perdagangan internasional.
Dalam kegiatan yang sama, Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam nasional bagi kesejahteraan masyarakat.
Penerapan kebijakan mulai 1 Januari 2027 menjadi tahap penting perubahan tata kelola ekspor SDA. Pelaku usaha perlu memahami mekanisme baru, terutama proses clearance dan penyampaian dokumen melalui PT DSI.
