Jakarta – Provinsi Banten dinobatkan sebagai provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizawi Karsayuda, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala daerah se-Indonesia di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (28/4/2025).
“Banten merupakan provinsi dengan rasio kemandirian fiskal tertinggi tahun ini, mencapai 70,69%,” tegas Rifqinizawi. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Mendagri Ribka Haluk, serta anggota Komisi II DPR RI seperti Aria Bima, Dede Yusuf, dan Zulfikar Arse Sadikin.
Gubernur Banten, Andra Soni, yang hadir didampingi pejabat daerah, memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten sebagian besar bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta bagi hasil dari pemerintah pusat.
Selain itu, Andra Soni juga menyoroti kinerja makroekonomi Banten:
- Pertumbuhan ekonomi 2024: 4,79% (ditargetkan naik menjadi 8%).
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 76,35.
- Angka kemiskinan: 5,70% (turun 0,47% dibanding Maret 2023).
- Inflasi (YoY): 1,88% (lebih rendah dibanding 2023 yang mencapai 3,06%).
- Pengangguran terbuka: 7,68% (turun 0,84% dari Agustus 2023).
Gubernur Andra Soni mengusulkan pembuatan regulasi baru terkait bagi hasil investasi, mengingat Banten termasuk 5 besar provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Namun, sebagian besar pajak industri di Banten dilaporkan di Jakarta, sehingga bagi hasilnya tidak maksimal untuk daerah.
“Industri dibangun di Banten, tapi pelaporan pajaknya di DKI Jakarta. Akibatnya, bagi hasilnya masuk ke sana. Ini juga dirasakan daerah lain,” jelas Andra. Ia berharap ada kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat investasi untuk meningkatkan semangat daerah dalam menarik investor.
Dengan kemandirian fiskal yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Banten terus memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi paling mandiri dan produktif di Indonesia.
