JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Rofik Hananto mendesak evaluasi menyeluruh sistem keselamatan perkeretaapian pascatabrakan beruntun yang melibatkan KRL, KA Argo Bromo Anggrek, dan sebuah taksi di kawasan Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Rofik meminta PT Kereta Api Indonesia bersama pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola keselamatan, baik dari sisi pengendara maupun petugas operasional.
“Perlu langkah solutif dan tegas untuk membenahi sistem keselamatan, termasuk penertiban pengguna jalan dan peningkatan disiplin petugas,” ujar Rofik, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum di perlintasan sebidang, mengingat banyak kecelakaan dipicu oleh pelanggaran pengguna jalan yang menerobos palang atau mengabaikan sinyal peringatan. Penindakan, pengawasan, serta edukasi dinilai harus diperkuat secara berkelanjutan.
Selain itu, Rofik menegaskan bahwa jika ditemukan kelalaian petugas, maka standar operasional prosedur (SOP) harus ditegakkan tanpa kompromi, disertai evaluasi berkala dan pelatihan ulang bagi petugas.
Untuk solusi jangka panjang, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalur ganda (double double track/DDT) di lintas padat seperti Jakarta–Cikarang guna mengurangi kepadatan dan potensi konflik di perlintasan.
Menurutnya, karakteristik kereta dengan kecepatan tinggi membuat jarak pengereman sangat panjang, sehingga sistem pengamanan harus mampu mengantisipasi risiko sejak awal.
Rofik juga menyoroti perlunya pembaruan sistem sinyal darurat (fail-safe), peningkatan komunikasi antarmasinis, serta protokol penghentian kereta di jalur padat.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyampaikan duka cita dan menekankan pentingnya peningkatan standar keselamatan transportasi publik.
Insiden bermula saat sebuah taksi mogok di perlintasan Bulak Kapal dan tertabrak KRL jurusan Jakarta–Cikarang. Rangkaian KRL yang berhenti kemudian ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek. Kecelakaan ini menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.
DPR menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memastikan transportasi kereta tetap aman dan dapat dipercaya masyarakat.
