JAKARTA — Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada Rabu (18/11/2026).
Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Dewan Gubernur Bulanan periode November 2026. Bank Indonesia menyebut kebijakan tersebut bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Selain BI-Rate, Bank Indonesia menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 5,25 persen. Suku bunga lending facility juga naik menjadi 6,75 persen.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan itu juga diarahkan untuk mempertahankan inflasi dalam sasaran 2026–2027.
“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026–2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” kata Destry.
Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan telah memetakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi meningkatkan inflasi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.
“Sebelumnya kita sudah mengidentifikasi beberapa sumber pertumbuhan. Kita juga sudah mengidentifikasi beberapa sumber yang bisa meningkatkan inflasi. Bahwa BI Rate naik, nanti kita akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Dradjad.
Dradjad menegaskan penetapan suku bunga acuan merupakan kewenangan Bank Indonesia. Kementeriannya berfokus mengoordinasikan kebijakan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan dan inflasi.
Kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi biaya dana perbankan dan suku bunga kredit. Namun, dampaknya terhadap pembiayaan masyarakat dan dunia usaha perlu dilihat berdasarkan perkembangan kebijakan masing-masing bank.
Pemerintah dan Bank Indonesia menghadapi tantangan menjaga stabilitas rupiah tanpa menghambat aktivitas ekonomi nasional. Perkembangan inflasi, kredit perbankan, dan investasi menjadi sejumlah indikator yang perlu dicermati.