JAKARTA – Komisi V DPR RI mengapresiasi keberhasilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD.
Apresiasi tersebut diberikan atas capaian Kemendes PDT yang berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan periode 2016–2025.
Sementara itu, Laporan Keuangan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga memperoleh opini WTP sebanyak enam kali pada periode 2020–2026.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran kementerian.
“Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kemendes PDT,” tegas Yandri.
Meski demikian, Yandri menegaskan kementeriannya tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Apresiasi Komisi V DPR RI diharapkan semakin mendorong Kemendes PDT meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program kementerian memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa dan daerah tertinggal.