JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menangani 42.850 perkara selama periode 1 Januari hingga 11 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.204 perkara telah diputus, sedangkan 6.646 perkara masih belum terselesaikan.
Data Kepaniteraan MA mencatat, total beban perkara tersebut terdiri atas 42.675 perkara masuk sepanjang 2026 dan 175 perkara sisa tahun sebelumnya. Jumlah perkara masuk meningkat 12,55 persen dibandingkan periode 2025.
Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera MA, Sudharmawatiningsih, menyampaikan data tersebut dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 pada 15–17 November 2026.
Menurut Sudharmawatiningsih, produktivitas penyelesaian perkara mencapai 84,49 persen. Sementara itu, ketepatan waktu memutus perkara tercatat sebesar 99,78 persen.
“Dengan sisa perkara yang lebih kecil pada pleno kali ini, kami optimistis sisa perkara pada akhir tahun 2026 akan kurang dari 175 perkara,” kata Sudharmawatiningsih.
Selain penyelesaian perkara, MA juga memperkuat digitalisasi administrasi peradilan. Hingga 11 November 2026, penerapan sistem kasasi dan peninjauan kembali (PK) elektronik mencapai 99,12 persen.
MA mencatat sebanyak 97,01 persen perkara berhasil diminutasi dalam waktu satu hingga tiga bulan setelah diputus. Digitalisasi tersebut menjadi salah satu upaya mempercepat administrasi dan penyelesaian perkara.
Meski demikian, masih terdapat 6.646 perkara yang belum diputus hingga 11 November 2026. Jumlah tersebut menjadi tantangan bagi MA untuk menjaga kecepatan penyelesaian perkara sekaligus memastikan kualitas putusan.
Publik kini menunggu realisasi target MA dalam menekan sisa perkara hingga akhir 2026.