JAKARTA — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna Ke-13, Kamis (19/11/2026). Pengesahan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, setelah Ketua Komisi III menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut. Persetujuan diberikan setelah pimpinan DPR meminta pendapat seluruh fraksi.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan sebelum mengetuk palu persetujuan.
Pengesahan ini mengakhiri proses legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025. Pembahasan melibatkan masyarakat, pakar, organisasi, serta pemerintah.
Salah satu substansi penting dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan negara menelusuri dan mengajukan perampasan aset terkait tindak pidana dalam kondisi tertentu, meskipun proses pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilanjutkan.
Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dapat digunakan ketika aset terkait tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana selesai. Mekanisme itu juga dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti tersangka melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit keras.
“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” ujar Rikwanto.
Undang-undang ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Proses perampasan aset harus melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan pengadilan, sehingga kewenangan negara tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.
Selain itu, pengaturan mencakup pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Habiburokhman menyebut aturan tersebut juga mencakup penanganan penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas. Contohnya investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, efektivitas penerapannya akan bergantung pada kejelasan aturan pelaksanaan, pengawasan independen, transparansi pengelolaan barang rampasan, dan perlindungan hak masyarakat.