JAKARTA — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mencatat telah mengundangkan 639 produk peraturan perundang-undangan sejak 20 Oktober 2024 hingga 17 November 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mewakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat tersebut. Kemensetneg menyebut perannya mencakup penguatan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dari total 639 produk hukum, sebanyak 136 merupakan undang-undang, 105 peraturan pemerintah, 302 peraturan presiden, 65 keputusan presiden, dan 31 instruksi presiden. Data tersebut menjadi bagian dari laporan Kemensetneg mengenai pelaksanaan fungsi sinkronisasi kebijakan pemerintahan.

Mensesneg menegaskan Kemensetneg bukan pelaksana teknis program prioritas Presiden. Kementerian tersebut bertugas memastikan arahan Presiden diterjemahkan melalui kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan.

“Peran kami adalah memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib, sinkron, dan akuntabel,” demikian pernyataan Prasetyo Hadi yang dibacakan Juri.

Pemerintah juga mendorong kementerian dan lembaga menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah tumpang tindih program, duplikasi anggaran, dan hambatan koordinasi.

Dalam rapat itu, Kemensetneg turut menyampaikan sejumlah indikator ekonomi dan sosial. Data BPS yang dikutip menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan.

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 tercatat 4,75 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen.

Kemensetneg juga mengakui sejumlah program prioritas masih menghadapi tantangan. Di antaranya perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis, percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta keterbatasan pembiayaan program perumahan.

Capaian 639 produk hukum tersebut masih perlu dilihat dari efektivitas penerapannya. Ukuran keberhasilan regulasi bukan hanya jumlah produk yang diterbitkan, tetapi juga dampaknya terhadap pelayanan publik dan masyarakat.