JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta seluruh gubernur mempertimbangkan tiga aspek dalam penetapan upah minimum 2027. Ketiganya meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Yassierli, data yang digunakan harus menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Kebijakan pengupahan juga perlu memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

Penghitungan upah minimum menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua indikator tersebut dikalikan dengan nilai alfa yang berada pada rentang 0,50 hingga 1.

Yassierli menjelaskan bahwa nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Untuk mendukung penghitungan, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik.

Komponen KHL tersebut mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Pemerintah juga menyusun estimasi KHL tingkat kabupaten dan kota melalui klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Dalam mekanisme penetapan, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai persyaratan.

Penetapan nilai alfa melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sementara itu, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan dalam penghitungan UMK.

Pemerintah menetapkan batas waktu penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Penetapan UMSP paling lambat 26 November, sedangkan UMK paling lambat 25 November dan UMSK paling lambat 30 November 2026.

Seluruh jenis upah minimum tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Kemnaker meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial dalam proses penetapan. Langkah tersebut diharapkan dapat menyerap aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.