JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proyek di Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan 16 dinas Pemerintah Kabupaten Klaten. Pendalaman dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11/2026). Para saksi dimintai keterangan mengenai pekerjaan dan proyek di organisasi perangkat daerah masing-masing.

“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam.

Selain proyek pengadaan barang dan jasa, penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Hamenang. KPK juga menelusuri dugaan penerimaan yang berkaitan dengan upah pungut sejumlah dinas.

Budi menjelaskan penyidik turut mendalami dugaan penerimaan uang dari aktivitas pertambangan, khususnya galian C.

Saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KPK juga memeriksa pejabat dari Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, serta sejumlah dinas lainnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Klaten, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, dan sejumlah pihak lainnya.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga tersangka. Mereka adalah Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berinisial ALH, dan pihak swasta berinisial MAW.

KPK mengungkap lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Klaster itu meliputi pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran OPD, dan upah pungut.

Penyidik masih mendalami proyek serta dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.