JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, membantah terlibat praktik pungutan liar pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Bantahan itu disampaikan setelah persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Silmy mengklaim telah menghentikan praktik pungli sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023. Ia menyebut aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) dan Surat Edaran tahun 2024 sebagai upaya pembenahan layanan.
Pernyataan tersebut muncul setelah saksi Yohannes Sri Windarto mengungkap pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian sejak 2018 hingga 2025. Uang tersebut dikenal dengan istilah “uang klik” atau “uang loket”.
Yohannes merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menyampaikan keterangan tersebut saat menjadi saksi dalam persidangan yang digelar jaksa KPK.
Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menyebut praktik pungutan itu merupakan kesepakatan biro jasa dengan petugas. Ia juga menyatakan kliennya berupaya menghentikan praktik tersebut.
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Silmy dan sejumlah pihak melakukan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian senilai Rp168,92 miliar. Silmy juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.
Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Karena itu, seluruh pihak tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.