JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan rekayasa perusahaan dan penggelembungan harga pengadaan dana siap pakai BNPB. Modus tersebut diduga melibatkan perusahaan swasta dan oknum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan sejumlah pihak diduga menggunakan perusahaan lain untuk memperoleh proyek pengadaan. Praktik tersebut dikenal sebagai pinjam bendera.
KPK juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk mengerjakan proyek. Perusahaan tersebut diduga berkomitmen memberikan sejumlah uang kepada oknum BNPB.
Selain itu, penyidik mendalami dugaan penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa. Selisih harga tersebut diduga digunakan untuk memberikan uang kembali atau kickback kepada oknum terkait.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pihak swasta dan sejumlah pihak yang terkait dengan pengelolaan dana kedaruratan BNPB.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto.
KPK juga telah memeriksa mantan Kepala BNPB berinisial S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB. Pemeriksaan berlangsung pada 12 November 2026 bersama Pusat Polisi Militer TNI.
KPK masih mendalami mekanisme pengadaan, penunjukan langsung penyedia, serta dugaan benturan kepentingan dalam proyek tersebut.
Seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih dalam proses penyidikan. Penetapan tersangka dan pembuktian kesalahan tetap mengikuti proses hukum.