SERANG – Langkah Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mendadak jadi sorotan publik. Di tengah banyak pejabat menikmati fasilitas negara, Zakiyah justru memilih menolak penggunaan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan.
Tak hanya itu, anggaran yang biasanya dipakai untuk membiayai fasilitas mewah kepala daerah tersebut kini dialihkan untuk program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan ambulans desa.
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Serang, Fariz Ruhiyatullah, mengungkapkan sejak resmi menjabat, Bupati Serang tidak menggunakan fasilitas rumah dinas berikut seluruh pembiayaannya.
“Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan, tidak menggunakan pemeliharaan rumah dinas, termasuk tidak memakai anggaran listrik, air, telepon, peralatan maupun perlengkapan rumah dinas,” ujar Fariz, Senin (11/5/2026).
Tak berhenti di situ, kendaraan dinas jabatan yang biasa melekat pada kepala daerah juga dipilih untuk tidak digunakan.
“Untuk kendaraan dinas jabatan juga tidak digunakan, termasuk biaya pemeliharaan kendaraan dan pajak STNK,” katanya.
Menurut Fariz, seluruh anggaran dari fasilitas jabatan tersebut kini dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih penting dan mendesak.
“Anggaran dari berbagai fasilitas jabatan itu dialihkan menjadi program rutilahu dan bantuan ambulans desa,” jelasnya.
Kebijakan itu langsung menuai perhatian karena dinilai berbeda dari kebiasaan pejabat pada umumnya. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk efisiensi anggaran sekaligus keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Di tengah kebutuhan hunian layak dan layanan kesehatan desa yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kabupaten Serang, pengalihan anggaran tersebut dinilai memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Serang pun kini memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memperkuat program sosial dan pelayanan dasar, terutama bagi warga kurang mampu di pedesaan.
