JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan pelayanan publik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Lembaga pengawas tersebut langsung menyoroti persoalan internal sebagai agenda mendesak.
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menyatakan sumpah jabatan menjadi titik awal konsolidasi untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang selama ini dinilai belum maksimal.
“Kami akan segera merapatkan barisan untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang ditunggu masyarakat,” ujar Hery, Jumat (10/4/2026).
Ia mengakui masih ada sejumlah persoalan internal yang harus dibenahi, mulai dari struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, hingga keterbatasan anggaran. Selain itu, Ombudsman juga dinilai masih memiliki jarak dengan pemerintah.
“Ada banyak hal yang perlu diperbaiki, termasuk struktur, SDM, dan anggaran. Kami juga akan memperkuat kedekatan dengan pemerintah,” katanya.
Ke depan, Ombudsman berupaya memperkuat sinergi dengan program prioritas pemerintah, termasuk agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Pengawasan akan difokuskan agar program-program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Hery menekankan pentingnya peran Ombudsman dalam memastikan implementasi program seperti pendidikan gratis, sekolah rakyat, hingga makan bergizi gratis berjalan efektif di lapangan.
“Program pemerintah harus sampai ke masyarakat. Ombudsman hadir untuk memastikan itu melalui pengawasan dan pendampingan,” tegasnya.
Langkah pembenahan internal dan penguatan sinergi ini dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik di Indonesia berjalan lebih optimal.
