JAKARTA— Pemerintah bersama DPR RI menegaskan kesiapan penuh dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyatakan Indonesia telah memiliki sistem mitigasi risiko yang matang berdasarkan pengalaman panjang mengelola haji di tengah konflik internasional. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji tetap berjalan karena adanya jaminan keamanan dan komitmen global untuk melindungi jamaah.
“Pelaksanaan haji bukan hal baru dalam situasi konflik. Sistem pengamanan dan koordinasi internasional sudah teruji,” ujarnya dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Aprozi memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tetap sesuai rencana. Hingga saat ini, tidak ada gangguan signifikan baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Menurutnya, pemerintah dan DPR telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi, termasuk jika terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.
“Situasi masih terkendali. Selama tidak ada status darurat, haji tetap berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan global. Ia menilai dinamika konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dan Israel, berpotensi memengaruhi stabilitas energi dunia.
Menurut Hikmahanto, potensi pengaturan jalur energi di Selat Hormuz dapat menjadi faktor krusial yang memicu dilema kebijakan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Ia juga menyoroti peran Amerika Serikat dalam konflik kawasan yang dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang konsisten, sehingga menambah ketidakpastian global.
Meski demikian, DPR menilai koordinasi lintas sektor yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas nasional. Pemerintah dan parlemen optimistis langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
