JAYAPURA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong kepala kampung, bupati, hingga gubernur untuk segera membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara serentak dan presisi di seluruh pelosok Papua.
Instruksi itu disampaikan langsung oleh Mendes Yandri dalam agenda Peluncuran dan Monitoring Pembentukan Kopdes Merah Putih se-Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Senin (2/6/2025).
“Petani kita seringkali jadi korban dari rantai distribusi yang terlalu panjang. Tengkulak yang untung, petani malah rugi, baik saat panen padi maupun cabai,” ujar Yandri. “Kopdes ini hadir untuk memangkas rantai distribusi itu. Supaya hasil pertanian bisa dinikmati langsung oleh petani dan masyarakat desa.”
Lebih dari sekadar wadah ekonomi, Kopdes Merah Putih diklaim sebagai strategi pemerataan kesejahteraan. Salah satu sasarannya adalah mengurangi disparitas harga bahan pangan, yang selama ini jadi masalah utama di Papua.
“Kita tahu, harga kebutuhan pokok di Papua bisa jauh lebih mahal dari daerah lain. Kopdes akan membantu menstabilkan harga lewat distribusi yang dikelola sendiri oleh masyarakat desa,” kata Yandri.
Pembentukan Kopdes ini didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Yandri, langkah ini sekaligus menjadi benteng terhadap praktik rente dan lintah darat yang kerap membebani desa.
“Banyak pihak memberi pinjaman dengan bunga harian yang tinggi, yang sebenarnya menyengsarakan. Lewat Kopdes, masyarakat akan punya akses ke pinjaman berbunga rendah dari bank pemerintah tanpa perlu jadi anggota lebih dulu,” tegas Yandri.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa Ariza menekankan pentingnya keberlanjutan usaha koperasi. Baginya, Kopdes Merah Putih bukan hanya soal hadir, tapi juga harus sehat secara ekonomi.
“Namanya koperasi itu harus untung. Kalau rugi, ya habis. Keuntungannya nanti dibagi ke anggota, dan bisa jadi sumber kesejahteraan desa,” kata Ariza. Ia juga mendorong unit usaha simpan pinjam dalam koperasi memiliki suku bunga simpanan yang kompetitif agar lebih menarik dibanding lembaga keuangan lain.
Menurutnya, koperasi harus bisa membalik tren yang selama ini terjadi: “Selama ini yang kita dengar lebih banyak yang pinjam, tapi gak ada yang simpan. Kalau koperasinya untung, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, turut hadir Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro.
Langkah ini menjadi bukti kehadiran negara di akar rumput, sekaligus upaya serius untuk membangun kemandirian ekonomi desa, dimulai dari Papua.
