JAKARTA – Ancaman lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik Timur Tengah kini berpotensi mengguncang fiskal Indonesia.
DPR RI mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah darurat, termasuk kebijakan Work From Home (WFH) sektoral, untuk menekan konsumsi energi dan menghindari pembengkakan subsidi dalam APBN 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani memperingatkan, jika harga minyak menembus US$200 per barel, tekanan terhadap keuangan negara akan sangat signifikan. Setiap kenaikan US$1 per barel disebut dapat memperbesar beban subsidi energi secara drastis.
“Pengendalian konsumsi energi menjadi langkah paling realistis dalam jangka pendek. Salah satu skenario yang diusulkan adalah penerapan WFH secara selektif pada sektor non-esensial seperti administrasi, jasa, keuangan, hingga teknologi informasi,” kata dia, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, pembatasan mobilitas melalui WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak hingga 20 persen, sehingga berpotensi menjadi bantalan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, DPR juga mendorong pemerintah memperkuat diplomasi energi, terutama dengan Iran, guna menjaga keamanan jalur distribusi minyak global. Selat Hormuz disebut sebagai titik rawan yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan energi Indonesia.
“Kombinasi kebijakan efisiensi domestik dan lobi internasional menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik,” tegasnya.
