JAKARTA — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah sejumlah layanan dihentikan sementara akibat dugaan pelanggaran standar hingga indikasi keracunan pangan. Netty Prasetiyani Aher mendesak pengawasan diperketat demi menjaga keselamatan publik.
Penghentian operasional dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar higienitas dan sanitasi.
Netty menilai langkah tersebut sebagai sinyal serius adanya persoalan di lapangan, terutama karena program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
“Program sebesar ini tidak boleh menyisakan celah risiko. Dugaan keracunan dan masalah sanitasi harus ditangani tegas dan transparan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menekankan bahwa pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bukan sekadar formalitas, melainkan indikator utama keamanan pangan yang tidak bisa ditawar.
Namun di sisi lain, Netty mengingatkan pendekatan penindakan harus diimbangi dengan pembinaan kepada pelaksana program di daerah agar standar dapat dipenuhi secara konsisten.
“Isu keamanan makanan sangat sensitif dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik jika tidak ditangani cepat dan terbuka,” kata dia.
Meski demikian, DPR mencatat adanya penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir, yang mengindikasikan perbaikan mulai berjalan.
Ke depan, penguatan sistem pengawasan dan standarisasi nasional dinilai menjadi kunci agar program MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga aman dan berkualitas.
