JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti lemahnya pendampingan strategis terhadap pengembangan desa wisata di Indonesia. Ia menilai, tantangan utama desa wisata saat ini bukan hanya tata kelola, tetapi ketiadaan panduan konkret dalam memetakan produk dan menu wisata yang sesuai selera pasar tanpa merusak lingkungan.
Hal itu disampaikan Chusnunia dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Desa Wisata bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, banyak desa wisata tumbuh dengan semangat tinggi, namun belum dibekali arahan yang tepat agar potensi lokal bisa dikemas menjadi produk wisata yang berdaya saing.
Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung II tersebut menegaskan pentingnya pemetaan menu dan produk desa wisata agar tidak terjebak tren sesaat. Ia mengingatkan fenomena ikut-ikutan antardesa yang justru menghilangkan karakter dan keunikan lokal masing-masing desa.
“Jangan sampai desa wisata ini fomo. Satu bikin kolam renang, yang lain ikut bikin kolam renang. Padahal belum tentu cocok dengan kondisi alam dan budaya setempat. Ini yang sangat butuh guidance,” tegas Chusnunia.
Ia juga mendorong agar kebijakan anggaran ke depan lebih difokuskan pada penguatan desa wisata secara langsung melalui pendampingan berkelanjutan dan dukungan pembiayaan nyata. Menurutnya, anggaran 2026–2027 seharusnya diarahkan untuk benar-benar membackup desa wisata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
