Kabupaten Bekasi – Di tengah hangatnya isu open bidding jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, publik kembali menyoroti dugaan praktek jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dugaan praktek jual beli jabatan ini bukan hanya untuk jabatan di lingkungan ASN tapi juga direksi BUMD.
Ramainya informasi beredar banyak makelar jabatan yang mengaku sebagai orang dekat atau timses Bupati mencari pejabat yang ingin promosi atau mutasi ke tempat “basah”.
Dari informasi yang didapat terkait makelar jabatan muncul inisial S, dikenal sebagai orang dekat Bupati dan A, yang merupakan Ketua salah satu organisasi mahasiswa.
Menurut sumber yang tidak mau disebut namanya, bahwa makelar jabatan yang gentayangan cari client bukan hanya dua nama itu tapi banyak dan semuanya mengaku sebagai orang dekat, keluarga atau timses Bupati Ade Kuswara Kunang.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dan politik nasional Ilham Fadli, M.Ikom., menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memperketat sistem pengawasan terhadap proses rotasi dan mutasi pejabat.
“Promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi juga perlu diawasi secara serius oleh aparat penegak hukum. Dugaan adanya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Bekasi harus disikapi tegas,” ujar Ilham Fadli.
Ia menambahkan, dalam setiap proses mutasi pejabat, sering muncul kabar adanya makelar jabatan yang diduga mengatasnamakan orang-orang dekat kepala daerah.
“Fenomena ini bukan sekadar rumor, tapi sudah menjadi perbincangan di kalangan ASN. Diperlukan langkah tegas agar praktik semacam itu tidak terus berulang,” tegasnya.
Ilham juga mendorong aparat penegak hukum (APH) segera menindak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik percaloan jabatan tersebut.
“Perlu pengawasan ketat dan tindakan nyata dari aparat hukum dalam rangka menciptakan Good and Clean Governance di Bekasi,” katanya lagi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung adanya kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Purbaya saat memaparkan berbagai kasus korupsi di daerah falam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
