Ditulis oleh: Ahmad Muhibbin
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang
Diksiber.ID,– Ujian bagi seorang kepala daerah di Banten saat ini tidak lagi semata diukur dari kemampuan melahirkan gagasan besar pembangunan atau merumuskan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, tantangan terberat justru terletak pada kepemimpinan dalam membangun mentalitas masyarakat.
Kita semua tentu memiliki mimpi yang sama, yakni Banten yang maju, adil dalam pelayanan publik, merata dalam pembangunan, serta meningkat kesejahteraannya. Namun, mimpi besar tersebut akan sulit terwujud secara optimal apabila setiap kebijakan publik yang lahir justru disambut dengan prasangka, caci maki, dan penolakan, tanpa terlebih dahulu dipahami secara utuh proses dan tujuan kebijakan tersebut.
Realitas hari ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kebijakan pemerintah daerah yang langsung dihakimi gagal bahkan sebelum dijalankan. Tuntutan agar seluruh kepentingan masyarakat dapat dipenuhi secara bersamaan, tanpa mempertimbangkan keterbatasan anggaran, tahapan perencanaan, serta skala prioritas pembangunan, kerap menjadi beban tersendiri bagi kepemimpinan daerah. Kondisi inilah yang menjadi ujian nyata bagi kepala daerah dalam menjaga arah pembangunan sekaligus merawat kepercayaan publik.
Pemimpin dan Rakyat
Di era media sosial saat ini, setiap lapisan masyarakat dengan mudah menyuarakan persoalan, bahkan yang bersifat personal dan insidental, ke ruang publik. Sayangnya, ekspresi tersebut kerap disertai dengan justifikasi negatif terhadap kepala daerah, sebelum fakta dan konteks kebijakan dipahami secara menyeluruh. Fenomena ini sering disebut sebagai viral justice, yakni pembentukan opini publik yang lebih digerakkan oleh emosi sesaat dibandingkan nalar, data, dan pemahaman atas proses kebijakan publik.
Padahal, kritik yang sehat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Kritik semestinya lahir dari niat membangun, disertai argumen rasional, berbasis data, serta bertujuan memperbaiki kebijakan. Bukan sekadar mencari sensasi, pembenaran diri, atau kepuasan emosional semata.
Perlu dipahami pula bahwa program pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara instan. Kebijakan publik dijalankan melalui tahapan perencanaan yang sistematis, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga penjabaran tahunan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Dalam RPJMD tersebut, kepala daerah menetapkan skala prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak serta kemampuan keuangan daerah.
Tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara bersamaan. Sebagian harus ditangani secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Rakyat tentu menginginkan respons yang cepat dari kepala daerah, dan harapan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Namun, kecepatan harus berjalan seiring dengan ketepatan, perencanaan yang matang, serta keberlanjutan kebijakan. Di sinilah pentingnya kedewasaan bersama, baik dari pemimpin maupun masyarakat, untuk saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pembangunan.
Kepemimpinan kepala daerah di Banten hari ini diuji bukan hanya oleh kompleksitas persoalan pembangunan, tetapi juga oleh dinamika sosial serta pola komunikasi publik yang semakin terbuka. Membangun daerah tidak cukup hanya dengan program dan anggaran, melainkan membutuhkan mentalitas kolektif yang saling mendukung antara pemimpin dan rakyat.
Sudah sepatutnya masyarakat diajak untuk bersama-sama membangun tradisi kritik yang sehat, rasional, dan bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan dengan data, pemahaman, dan niat memperbaiki akan menjadi energi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Sebaliknya, penilaian yang lahir dari prasangka dan emosi sesaat justru berpotensi mengaburkan tujuan besar pembangunan daerah.
Dengan kepemimpinan yang tegas, visioner, serta terbuka terhadap kritik konstruktif, dan masyarakat yang dewasa dalam menyikapi setiap kebijakan publik, mimpi mewujudkan Banten yang maju, adil, dan sejahtera bukanlah sesuatu yang mustahil. Sudah saatnya seluruh elemen—pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan warga bersinergi, saling percaya, serta bergotong royong mengawal pembangunan. Sebab hanya dengan kebersamaan dan kesadaran kolektif, arah pembangunan Banten dapat dijaga agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
