JAKARTA — Anisa Lestari, mengulas mekanisme hukum pencabutan kekuasaan orang tua ketika kewenangan pengasuhan disalahgunakan atau kewajiban terhadap anak dilalaikan. Dalam artikel berjudul Hak Orang Tua Bukan Tanpa Batas: Mengenal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang terbit Kamis (19/11/2026), ia menjelaskan bahwa hukum Indonesia menyediakan jalur keluarga dan pidana untuk melindungi kepentingan anak.

Anisa menjelaskan bahwa kuasa asuh merupakan kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan mengembangkan anak. Kewenangan tersebut juga dapat mencakup ayah atau ibu tiri serta orang tua angkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, kuasa asuh bukan kewenangan tanpa batas. Orang tua tetap wajib menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam artikelnya, Anisa menguraikan dua jalur pencabutan kekuasaan orang tua. Jalur pertama menggunakan mekanisme hukum keluarga dan perlindungan anak, sedangkan jalur kedua melalui mekanisme hukum pidana.

Pada jalur hukum keluarga, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memungkinkan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan keputusan pengadilan. Permohonan dapat diajukan apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.

Ketentuan tersebut juga diperkuat Pasal 30 sampai Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihak yang dapat mengajukan permohonan meliputi salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, serta pejabat atau lembaga berwenang dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Jalur kedua menggunakan hukum pidana melalui ketentuan KUHP. Pasal 86 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan hak menjalankan kekuasaan ayah, perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri sebagai hak yang dapat dicabut melalui pidana tambahan.

Pasal 88 KUHP mengatur pencabutan hak tersebut apabila pelaku dipidana karena sengaja melakukan tindak pidana bersama anak yang berada dalam kekuasaannya atau melakukan tindak pidana terhadap anak tersebut.

Anisa menjelaskan bahwa kedua jalur memiliki titik tekan berbeda. Pencabutan melalui hukum keluarga berorientasi pada perlindungan kepentingan anak, sedangkan pencabutan melalui hukum pidana menjadi bagian dari konsekuensi pemidanaan terhadap orang tua.

Pencabutan kekuasaan orang tua juga tidak otomatis menghapus hubungan darah maupun kewajiban membiayai kehidupan anak. Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan tetap mewajibkan orang tua memberikan biaya pemeliharaan meskipun kekuasaannya telah dicabut.

Hal serupa ditegaskan Pasal 32 UU Perlindungan Anak. Penetapan pengadilan harus memperhatikan hubungan darah, kewajiban pembiayaan hidup anak, serta batas waktu pencabutan kuasa asuh.

Mengenai jangka waktu, Anisa menguraikan bahwa Pasal 32 UU Perlindungan Anak mengharuskan penetapan pengadilan mencantumkan batas waktu pencabutan. Sementara itu, Pasal 90 KUHP mengatur jangka waktu pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai jenis pidana pokok yang dijatuhkan.

Untuk pidana penjara, tutupan, atau pengawasan dalam waktu tertentu, pencabutan hak berlangsung paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokok. Apabila dijatuhi pidana denda, pencabutan berlangsung paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Melalui ulasannya, Anisa menegaskan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua bukan sarana menghapus tanggung jawab terhadap anak. Mekanisme tersebut merupakan instrumen hukum untuk memastikan anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang aman dan terlindungi.