Ditulis Oleh: Novita Sari Yahya
Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin Generasi Z (Gen Z) di Nepal pada awal September 2025 mengguncang stabilitas politik negara itu. Aksi yang awalnya memprotes “Nepo Kids”—anak pejabat yang memamerkan kemewahan di media sosial di tengah krisis ekonomi—berkembang menjadi tuntutan luas: penghentian korupsi, penyelidikan aset ilegal pejabat, hingga reformasi institusi negara.
Ribuan pemuda, termasuk pelajar berseragam, memenuhi jalanan Kathmandu dan kota-kota lain. Slogan “Enough is Enough” dan “End to Corruption” menggema, sementara koordinasi dilakukan lewat platform Discord setelah pemerintah memblokir media sosial.
Dari Protes Damai ke Krisis Nasional
Kerusuhan memuncak pada 8 September ketika aparat menggunakan peluru karet, gas air mata, hingga peluru tajam untuk membubarkan massa yang mencoba masuk ke gedung parlemen. Sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan luka-luka.
Sehari kemudian, amarah massa membakar gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan kantor-kantor pemerintah. Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mundur. Total korban jiwa mencapai 51 orang, sementara lebih dari 1.300 lainnya terluka.
Geopolitik dan Posisi Nepal
Kejatuhan pemerintahan Oli memunculkan spekulasi geopolitik. Nepal baru saja menjadi mitra BRICS pada Januari 2025, memperkuat posisinya di antara China dan India. Oli yang dikenal pro-Beijing dituding lawan politik sebagai boneka China, sementara India khawatir pengaruh Tiongkok akan mempersempit ruang geraknya di Himalaya.
Sebagian analis bahkan menilai gerakan Gen Z menyerupai “color revolution” yang mungkin didukung Barat atau India untuk melemahkan pengaruh BRICS di Nepal.
Darurat Militer dan Kekacauan
Pada 9 September, militer Nepal di bawah pimpinan Jenderal Ashok Raj Sigdel mengumumkan darurat militer, memerintahkan warga tetap di rumah, dan menutup Bandara Internasional Tribhuvan.
Instruksi tembak di tempat dikeluarkan setelah penyerangan terhadap pejabat, termasuk mantan PM Sher Bahadur Deuba, serta pembakaran rumah-rumah pejabat. Kerusuhan juga memicu penjarahan pusat perbelanjaan, pembakaran kantor polisi, dan pembebasan lebih dari 12.000 narapidana dari penjara Dilli Bazaar.
Pemerintahan Transisi dan Harapan Baru
Negosiasi antara militer, presiden, dan perwakilan Gen Z melahirkan kesepakatan membentuk pemerintahan sementara. Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung dan perempuan pertama yang menduduki posisi itu, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September 2025.
Karki dikenal bersih dan tegas dalam isu korupsi. Mandatnya mencakup pembentukan kabinet, penyelidikan kematian demonstran, pemulihan institusi negara, serta pemilu paling lambat Maret 2026.
Tantangan di Depan
Pemerintahan Karki harus memulihkan ketertiban, membangun kembali gedung-gedung yang rusak, menyelidiki aset ilegal pejabat, dan menjaga keseimbangan antara pengaruh India dan China. Transisi ini diharapkan membawa stabilitas, namun analis memperingatkan jalan panjang masih terbentang sebelum Nepal benar-benar pulih.
Referensi:
Acharya, K. (2025). Nepal in Turmoil: Gen Z Protests Topple Oli Government. The Kathmandu Post. BBC News. (2025). Nepal Declares Military Emergency as Protests Escalate. Bhattarai, R. (2025). Geopolitical Implications of Nepal’s Political Crisis: The Role of BRICS and Regional Powers. Journal of South Asian Studies. Sharma, G. (2025). Sushila Karki Appointed as Nepal’s Interim Prime Minister Amid Crisis. Reuters.
Tentang Penulis
Novita Sari Yahya – penulis dan peneliti.
Buku-buku: Romansa Cinta, Padusi: Alam Takambang Jadi Guru, Novita & Kebangsaan, Makna di Setiap Rasa, Siluet Cinta, Pelangi Rindu, Self Love: Rumah Perlindungan Diri.
Kontak: 0895-2001-8812 | Instagram: @novita.kebangsaan
