KOTA BANDUNG – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di berbagai pasar tradisional Jawa Barat mulai merangkak naik. Pola tahunan ini kembali berulang, namun DPRD Jawa Barat menegaskan perlunya langkah antisipatif yang lebih cepat dan terarah dari pemerintah agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Jabar, Saeful Bachri, menyampaikan bahwa fluktuasi harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat di akhir tahun. Ditambah lagi, kebutuhan bahan pangan untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ikut mengambil porsi pasokan dari pasar umum.
“Situasi seperti ini menjadi sulit diprediksi sehingga kurang terantisipasi. Akibatnya, kebutuhan MBG ikut menyasar pasar-pasar umum yang biasanya menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujar Saeful Bachri, Rabu (26/11/2025).
Saeful menegaskan bahwa pemerintah harus segera bergerak untuk mencegah lonjakan permintaan yang lebih tinggi, mengingat kebutuhan akhir tahun bertemu dengan kebutuhan dapur untuk program MBG.
“Anggaran MBG di Jabar mencapai Rp50 triliun per tahun. Kalau dapur MBG aktif semua, akan terjadi rebutan terutama untuk telur,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat langkah pengendalian harga, memastikan stok aman, serta mengamankan distribusi agar gejolak harga tidak berkepanjangan.
“Pemerintah daerah harus segera menyiapkan langkah pengendalian harga dan memastikan ketersediaan pasokan. Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkas Saeful.
Saat ini, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan signifikan. Harga cabai telah tembus Rp70.000 per kilogram, sementara telur yang sebelumnya stabil di kisaran Rp28.000 –Rp33.000 mulai bergerak naik mengikuti tekanan permintaan.
