BANDAR LAMPUNG – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara.
Apresiasi itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kementerian HAM yang dinilai memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kementerian HAM. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan publik yang berkeadilan dan menghormati hak setiap warga negara,” ujar Jihan.
Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya yang dimiliki Lampung menjadi modal sosial dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai lokal seperti sambayan (gotong royong), toleransi, dan saling menghormati telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lampung.
Jihan menegaskan, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
“Pembangunan harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, adil, aman, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas,” katanya.
Ia menambahkan, setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pelayanan publik yang setara tanpa membedakan latar belakang.
Menurut Jihan, kualitas pelayanan aparatur sipil negara menjadi cerminan langsung wajah pemerintah di mata masyarakat.
