Bandung, – Komisi I DPRD Kota Bandung mendorong percepatan penyelesaian persoalan sampah dan pemberdayaan ekonomi dalam pembahasan evaluasi program 2025 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hal ini mengemuka dalam rapat dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Kamis (15/1/2026).
Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro menekankan, di era digital, respon pemerintah terhadap permasalahan publik harus cepat. “Masyarakat Kota Bandung sudah melek digital sehingga permasalahan harus direspons dengan cepat,” ujarnya. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan sinergi, mengingat kompleksnya masalah kota seperti sampah yang tak bisa diselesaikan oleh satu dua OPD saja.
Fokus pada Darurat Sampah dan Ekonomi
Persoalan sampah menjadi sorotan utama. Anggota Komisi I Dudy Himawan mengingatkan agar status “darurat sampah” tidak terulang. Ia berharap Bapperida dan dinas terkait mengupayakan pencegahan. Anggota lainnya, Ahmad Rahmat, mencontohkan pilot project bank sampah di wilayahnya sebagai bentuk kontribusi masyarakat. Ia mendorong inisiatif serupa di tingkat RW dan rumah tangga.
Dari sisi ekonomi, Susanto menekankan pentingnya efektivitas program pelatihan dari OPD. “Tak cukup hanya pelatihan,” katanya, menyarankan OPD mengarahkan warga langsung ke jejaring bisnis atau franchise yang telah berjalan. Ia juga menyoroti peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi dan pengurang kemiskinan dan pengangguran.
Dukungan Infrastruktur dan Kesiapan Dwibandara
Komisi I juga membahas rencana penguatan Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan internasional, menyusul surat dari paguyuban pengusaha Malaysia. Anggota Dudy Himawan dan Ulan Surlan meminta Pemerintah Kota segera membenahi infrastruktur pendukung, seperti jalan menuju bandara, untuk kenyamanan wisatawan.
“Kota Bandung harus memberikan ruang yang nyaman bagi tamu. Harapannya ada inovasi dan terobosan agar tidak membosankan,” kata Ulan Surlan. Ia juga meminta penanganan serius terhadap kerentanan kemiskinan dan fungsi bantuan sosial (bansos).
Respon Bapperida
Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menyatakan program ke depan akan diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, termasuk misi “Bandung UTAMA”, “Asta Cita”, dan “Jabar Istimewa”. Ia memastikan seluruh OPD solid menjalankan rencana kerja masing-masing.
Untuk masalah sampah, Anton menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang dan akan menjalankan berbagai upaya, termasuk mempercepat pembangunan 20 insinerator baru melengkapi 15 yang sudah ada.
Sementara untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi, Bapperida menyempurnakan program dengan konsep “dwibandara” (Husein Sastranegara dan Kertajati) serta merancang pengembangan koridor wisata kota yang inklusif. “Kami mengajukan Kota Bandung berkolaborasi dengan PT DI untuk menjadi Kota Dirgantara. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibuka penerbangan internasional,” pungkas Anton.
Rapat dihadiri para anggota Komisi I dan jajaran Kepala Bapperida Anton Sunarwibowo, dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro.
