Dahnil menambahkan, pemerintah juga membuka kemungkinan pembahasan bersama DPR apabila situasi konflik di Timur Tengah menunjukkan perkembangan yang berpotensi membahayakan jemaah haji Indonesia.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” katanya.
Sejumlah langkah antisipasi juga telah disiapkan pemerintah, mulai dari pengaturan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan apabila kondisi keamanan dinilai tidak memungkinkan.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja dilakukan. Jika keselamatan warga negara kita terancam, tentu akan dibicarakan bersama DPR dan disesuaikan dengan arahan Presiden,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah perlindungan dan keselamatan jemaah, sekaligus memastikan ibadah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.
