JAKARTA – Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2027 berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara direncanakan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah juga memastikan defisit APBN tetap dijaga pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen PDB sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional tetap terjaga. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada rentang 6,5 hingga 7,3 persen.
Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, dengan tingkat inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen.
Presiden Prabowo optimistis, melalui strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 dapat mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat melalui peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Dalam proyeksi makro tersebut, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan nasional turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen.
Di sisi lain, rasio gini sebagai indikator ketimpangan sosial ditargetkan semakin membaik pada kisaran 0,362 hingga 0,367 sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional.
