BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dari proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 121, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pada Senin (10/11/2025) malam.
Forum dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. MQ. Iswara, dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas), di antaranya Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, H. Dian Hardian, S.H., M.H., serta perwakilan ormas se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Ir. MQ. Iswara menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan anggaran daerah.
“Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama melalui perwakilan ormas. Partisipasi publik sangat penting agar APBD benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, H. Dian Hardian menyampaikan apresiasi terhadap upaya DPRD Jawa Barat yang membuka ruang dialog bersama elemen masyarakat.
“Langkah DPRD ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan ormas menciptakan ruang partisipatif yang sehat dalam pembangunan daerah,” katanya.
Diskusi yang berlangsung hingga malam hari menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Beragam saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di tingkat legislatif.
DPRD Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan forum konsultasi publik di berbagai daerah, guna memperluas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
