BANTEN,– Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Serang berkomitmen penuh meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah melalui kegiatan workshop bersama para pemangku kepentingan.
Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang, pada 11-13 Desember 2025, difokuskan pada penguatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Serang dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berkeadilan.
Ahmad Muhibbin menjelaskan bahwa workshop tersebut memiliki sejumlah target konkret untuk memperkuat pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi terbaru, menyelaraskan prioritas pembangunan daerah, serta memperkuat integritas dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan berkeadilan harus berlandaskan beberapa prinsip utama. Salah satunya adalah pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Prinsip lainnya adalah pemerataan pembangunan antarwilayah, di mana daerah yang masih tertinggal harus menjadi prioritas agar pembangunan berjalan selaras dan tidak timpang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas wajib dijunjung dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaporan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas program dan hasil yang terukur, sehingga setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Berkeadilan itu artinya anggaran digunakan untuk menjawab kebutuhan rakyat, bukan keinginan kelompok tertentu. Serang harus maju bersama, tidak boleh ada kecamatan yang tertinggal,” tegas Ahmad Muhibbin.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional, Ahmad Muhibbin memastikan bahwa Kabupaten Serang tidak boleh berhenti melakukan percepatan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat harus tetap berjalan, sementara program yang tidak mendesak perlu dievaluasi.
Adapun belanja operasional pemerintahan, menurutnya, harus disisir agar tidak membebani ruang fiskal daerah. “Belanja birokrasi harus bisa ditekan. Yang kita jaga adalah belanja pembangunan,” ujarnya.
Ahmad Muhibbin juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi lokal tanpa memberatkan masyarakat, termasuk melalui digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan kerja sama pembiayaan alternatif dengan pihak swasta, BUMD, hingga skema pendanaan lain yang sah.
Dalam aspek pengawasan, DPRD Kabupaten Serang memastikan fungsi kontrol berjalan ketat agar tidak terjadi pemborosan maupun kebocoran anggaran.
“Efisiensi bukan berarti mematikan pembangunan. Justru ini momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Kabupaten Serang harus tetap bergerak agar pembangunan tidak berhenti,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Muhibbin menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mendengar aspirasi rakyat, mengawal penggunaan anggaran, dan memastikan pembangunan Kabupaten Serang berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan efisiensi nasional,” pungkasnya.
