JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden (wapres), menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.
Informasi mengenai rencana pertemuan itu dibenarkan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Habiburokhman mengungkapkan, pihaknya telah mendengar informasi mengenai rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai politik. Namun, ia menegaskan bahwa proses pengisian jabatan wapres harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional melalui rapat gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Hari ini MPR baru akan mengadakan rapat. Di mana output dari rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari,” ujar Habiburokhman.
Setelah surat tersebut disampaikan dan Presiden mengajukan dua nama calon, MPR akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari 34 anggota. Tim tersebut bertugas memeriksa persyaratan serta kelengkapan administrasi para calon sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR.
Selanjutnya, pemilihan wakil presiden pengganti akan dilakukan melalui sidang paripurna sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Habiburokhman menegaskan, komunikasi lintas fraksi di MPR diarahkan untuk memastikan proses pergantian wakil presiden berlangsung kondusif, tanpa kegaduhan, dan dapat diselesaikan secepat mungkin.
Menurutnya, kekosongan jabatan wakil presiden tidak boleh berlangsung terlalu lama karena posisi tersebut memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Walaupun tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Fakta konstitusionalnya, jabatan wapres itu bukan sekadar ban serep. Beliau (Presiden Prabowo) juga berbagi tugas dengan Pak Gibran kemarin. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” jelasnya.
Terkait jadwal sidang paripurna hingga pelantikan wakil presiden pengganti, Habiburokhman menyebut pelaksanaannya perlu mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden Prabowo, termasuk rencana kunjungan luar negeri untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC dan agenda di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Sementara itu, mengenai kemungkinan kandidat berasal dari partai politik pengusung maupun di luar koalisi, Habiburokhman meminta publik merujuk pada ketentuan konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Saat ditanya mengenai sejumlah nama yang mulai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, ia menyatakan peluang tersebut perlu dilihat berdasarkan aturan yang berlaku.
Habiburokhman mengatakan perkembangan lebih lanjut mengenai proses pengisian jabatan wakil presiden akan disampaikan setelah rapat gabungan MPR selesai dilaksanakan.
