JAKARTA – Digdaya Indonesia, lembaga kajian strategis keamanan nasional dan kebijakan publik, menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026), menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang semakin terukur dan konsisten dalam membangun fondasi ketahanan nasional jangka panjang, di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global yang belum sepenuhnya mereda. Dalam pidato yang disampaikan bertepatan dengan peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, Presiden melaporkan 121 kebijakan transformatif yang telah dijalankan sepanjang 663 hari pemerintahan, ditopang pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 yang tercatat sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir, serta pengakuan lembaga pemeringkat internasional S&P dan China Lianhe Rating atas kredibilitas dan disiplin fiskal Indonesia.
“Yang menarik dari pidato ini adalah konsistensi arah kebijakan yang mulai menyentuh empat pilar ketahanan nasional sekaligus: pangan, energi, fiskal, dan sumber daya manusia. Ini bukan sekadar laporan kinerja tahunan, melainkan dokumen grand strategy yang cukup matang untuk ukuran waktu kurang dari dua tahun pemerintahan,”
Ujar Pangiutan Lubis, yang akrab disapa Ipang, Analis Keamanan Nasional Digdaya Indonesia, saat dimintai tanggapan.
Ipang menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memiliki bobot strategis dari sudut pandang keamanan nasional dan geoekonomi kawasan Indo-Pasifik, di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Rencana operasionalisasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027 serta pembangunan Indonesia Reference Price dinilai sebagai terobosan yang berpotensi mendorong Indonesia dari sekadar pengekspor komoditas mentah menjadi penentu harga di pasar dunia. Target 100 gigawatt energi surya dan swasembada solar melalui biodiesel B50 dipandang sebagai langkah konkret memperkuat kemandirian energi nasional. Pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek strategis jangka panjang, termasuk Giant Sea Wall Pantura, dinilai sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang lebih disiplin dan berorientasi jangka panjang. Rencana revisi undang-undang kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta diaspora dipandang sebagai langkah progresif untuk menarik kembali sumber daya manusia unggul yang selama ini berkarya di luar negeri, sementara peningkatan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, yang diproyeksikan menghemat hingga Rp360 triliun, dinilai sebagai upaya nyata memperbaiki tata kelola belanja negara.
Digdaya Indonesia memandang capaian disiplin fiskal dengan defisit APBN yang tetap terjaga di 0,91 persen terhadap PDB hingga akhir Juli 2026 sebagai indikator positif bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan seiring dengan tata kelola anggaran yang sehat, sebagaimana tercermin dari kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Meski demikian, Digdaya Indonesia mengingatkan bahwa kecepatan eksekusi kebijakan yang tinggi tetap perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, khususnya pada aspek konsolidasi kewenangan pengelolaan devisa dan pengadaan, agar manfaat transformasi kebijakan dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah.
“Arah kebijakan ini pada dasarnya sudah tepat. Yang perlu terus dijaga adalah konsistensi implementasi di lapangan, agar capaian-capaian di tingkat nasional benar-benar terasa hingga ke tingkat daerah dan masyarakat,” tambah Ipang. Digdaya Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan implementasi RAPBN 2027 dan kebijakan-kebijakan turunannya sebagai bagian dari kajian berkelanjutan mengenai geoekonomi mineral kritis, grand strategy, dan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
