KUPANG — Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu perdebatan publik setelah pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, ramai diserbu warganet di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Sumba Timur (IPMASTIM) Kupang, Sandiang Kaya Ndapa Namung, mengingatkan agar polemik tidak bergeser menjadi sekadar adu opini politik, tetapi tetap fokus pada substansi kebijakan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Diksiber.id, pada Selasa (18/2/2026), Sandiang menilai program MBG seharusnya dipandang sebagai kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa, bukan sekadar bahan perdebatan emosional di media sosial.
“Program Makan Bergizi Gratis harus dilihat sebagai kebijakan strategis untuk masa depan generasi bangsa. Perdebatan boleh saja terjadi, tapi jangan sampai kehilangan fokus utama, yakni peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan pejabat publik tentu sah untuk dikritisi, namun kritik perlu dibangun dengan data, kajian, serta argumentasi rasional, bukan sekadar serangan personal atau sentimen politik.
Sandiang mengingatkan agar polemik anggaran MBG tidak terjebak pada narasi politis yang justru mengaburkan urgensi program tersebut.
“Kalau MBG disebut sebagai investasi strategis, maka harus dibuktikan lewat kebijakan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Jangan hanya menjadi jargon politik,” tegasnya.
Ia menilai, program seperti MBG berpotensi memberi dampak besar jika dirancang secara komprehensif dan melibatkan pemerintah daerah dalam implementasinya.
“Jika dijalankan serius, program ini bisa menjadi instrumen penting memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Meski demikian, Sandiang menegaskan transparansi anggaran tetap menjadi kunci agar tidak memicu kecurigaan publik. Pemerintah, katanya, perlu membuka ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat.
“Anggaran besar harus diimbangi akuntabilitas. Publik berhak tahu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat bisa terjaga,” tambahnya.
Ia berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum memperkuat kualitas kebijakan, bukan memperuncing polarisasi politik di tengah masyarakat.
“Yang paling penting adalah anak-anak Indonesia mendapatkan hak atas asupan gizi yang layak. Itu yang harus menjadi orientasi bersama,” pungkasnya.
