JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus menggeber agenda hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional. Hal ini ditegaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Dalam keterangan tegasnya, Bahlil mengungkapkan bahwa program hilirisasi menjadi fokus utama pemerintah. Dari 20 proyek tahap awal, sebagian sudah masuk tahap peletakan batu pertama, sementara sisanya akan mulai berjalan dalam waktu dekat.
“Tidak berhenti di situ, ada tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi sekitar Rp239 triliun yang kini dalam tahap finalisasi,” ujar Bahlil.
Tak hanya hilirisasi, pemerintah juga mempercepat langkah menuju kemandirian energi. Presiden Prabowo secara langsung menginstruksikan optimalisasi seluruh potensi energi dalam negeri, mulai dari etanol hingga biodiesel berbasis CPO, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan.
Arahan ini menegaskan posisi pemerintah yang tidak ingin lagi bergantung pada energi impor, sekaligus mendorong Indonesia berdiri di atas kekuatan energinya sendiri.
Di sisi lain, Bahlil juga menyoroti dinamika harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Ia memastikan, hingga kini belum ada perubahan kebijakan, namun pemerintah membuka ruang relaksasi yang terukur jika harga global tetap stabil.
“Kalau harga terus membaik, tentu kita akan pertimbangkan relaksasi produksi, tapi tetap berbasis keseimbangan pasar dan kebutuhan nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo juga memberi penekanan keras terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Negara diminta tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi harus menjadi pihak utama yang menikmati hasil kekayaan alamnya.
“Pesan Presiden jelas: kepentingan negara di atas segalanya. SDA adalah aset strategis yang harus dijaga dan dioptimalkan untuk penerimaan negara,” ungkap Bahlil.
Pemerintah menargetkan hilirisasi berjalan agresif, transisi energi terus dipercepat, serta produksi energi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar. Di saat yang sama, harga komoditas dijaga tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah membangun fondasi ekonomi yang lebih berdaulat—dari hulu ke hilir—dengan energi sebagai salah satu pilar utamanya.
