JAKARTA – Perkembangan aset kripto di Indonesia menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Kompleksitas teknologi dan transaksi lintas negara mempersulit penelusuran, pembuktian, hingga pengamanan aset digital.
Tantangan tersebut dibahas dalam materi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertajuk Urgensi dan Tantangan Penanganan Perkara Aset Kripto. Materi itu disampaikan Iwan Budiman, Kepala Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam Perisai Episode 19 Badilum, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data OJK per Oktober 2026, jumlah akun konsumen aset keuangan digital, termasuk kripto, mencapai 23,21 juta akun. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp32,23 triliun.
Pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan risiko kejahatan berbasis aset digital. Artikel Dandapala yang mengutip data Chainalysis 2026 menyebut nilai kejahatan yang melibatkan aset kripto sepanjang 2025 mencapai US$154 miliar.
Karakteristik aset kripto menuntut penyidik memahami teknologi blockchain, dompet digital (wallet), kunci privat (private key), dan platform perdagangan (exchange).
Aset kripto dapat berpindah dengan cepat melintasi batas negara. Perpindahan melalui cross-chain bridge dan decentralized exchange juga menambah kompleksitas penelusuran transaksi.
Aparat perlu mengidentifikasi pemilik manfaat, menelusuri aliran transaksi, serta menghubungkan alamat dompet digital dengan pihak yang diduga terlibat tindak pidana.
Tantangan lain muncul saat mengamankan barang bukti. Aparat perlu menjaga keamanan, integritas, dan nilai ekonomis aset selama proses hukum berlangsung, terutama karena harga kripto dapat berubah tajam.
Penguatan kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara tersebut.
Penegakan hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
