JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memperkuat kompetensi mediator nonhakim melalui kegiatan sertifikasi Training of Trainer (ToT), Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan Biro Hukum dan Humas MA melalui pembinaan lembaga sertifikasi mediator nonhakim terakreditasi.
Ketua Kamar Pembinaan MA, Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., membuka kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada peserta dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan sertifikasi.
Dalam laporan kegiatan, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H., menjelaskan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.
Menurut Andi, mediasi menjadi instrumen penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai. Mekanisme tersebut bertujuan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Ia menegaskan peningkatan kualitas dan kapasitas mediator nonhakim perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui pembinaan lembaga sertifikasi mediator nonhakim yang telah terakreditasi.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Ketua MA Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Nonhakim.
Melalui sertifikasi ToT, MA berharap lembaga penyelenggara sertifikasi memiliki tenaga pengajar dengan kompetensi terstandarisasi. Dengan demikian, pelatihan diharapkan menghasilkan mediator nonhakim yang berkualitas dan profesional.
Dalam arahannya, Syamsul Ma’arif juga menekankan pentingnya mempersiapkan mediator berkualitas. Mediator dituntut mampu menghadapi perkembangan dan kompleksitas sengketa pada masa mendatang.
Penguatan kompetensi mediator diharapkan mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur damai. Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.
