JAKARTA – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung membekali hakim dengan pemahaman kecerdasan artifisial (AI) untuk mengantisipasi manipulasi bukti digital dalam proses peradilan.
Perkembangan AI generatif memungkinkan pembuatan atau perubahan teks, foto, suara, dan video yang menyerupai materi autentik. Kondisi ini menuntut hakim memeriksa keaslian bukti secara cermat sebelum menggunakannya dalam pertimbangan perkara.
Dalam materi pelatihan mengenai AI dan pembuktian, Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko dari Universitas Indonesia menjelaskan tiga risiko manipulasi bukti. Bukti dapat dibuat seolah-olah asli, bukti asli dapat diubah, atau bukti autentik dapat dituduh sebagai hasil rekayasa AI.
Pemeriksaan bukti digital tidak cukup hanya mengandalkan tampilan visual. Hakim perlu menelusuri asal-usul bukti, integritas berkas, serta rantai penguasaan barang bukti atau chain of custody.
Pemeriksaan juga dapat melibatkan metadata, nilai hash, tanda tangan digital, dan metode forensik digital. Langkah tersebut membantu menguji keaslian serta mendeteksi kemungkinan perubahan pada bukti.
Namun, perangkat pendeteksi AI tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan suatu bukti asli atau palsu. Hasil pemeriksaan tetap memerlukan evaluasi manusia dan, jika diperlukan, keterangan ahli yang metodenya dapat diuji.
AI juga berisiko menghasilkan informasi keliru, kutipan hukum yang tidak valid, dan analisis bias. Karena itu, hakim perlu memverifikasi hasil AI dengan sumber primer serta menjaga kerahasiaan data perkara.
Pemanfaatan AI dapat membantu pekerjaan administratif dan penelitian hukum. Namun, teknologi tersebut tidak menggantikan kewenangan hakim dalam menilai fakta, menerapkan hukum, dan memutus perkara.
Penguatan literasi AI di lingkungan peradilan menjadi penting untuk menjaga integritas pembuktian, independensi hakim, dan keadilan dalam proses peradilan.
