KOTA BEKASI – Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, buka suara terkait serangan publik yang menudingnya harus dipenjara. Ia mengaku geram karena pemberitaan tersebut hanya menebar fitnah tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu.
“Meski nama saya tak disebut, publik tahu siapa Ketua Panitianya. Sangat disayangkan, tuduhan merusak nama baik disebar tanpa meminta penjelasan dari saya,” tegas Ade kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).
Sebagai seorang wartawan, Ade menyayangkan rekan-rekan seprofesinya yang mengabaikan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagaimana diamanatkan UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
“Informasi yang merugikan orang lain wajib dikonfirmasi dan di-check and re-check. Jangan sampai publik membuat kesimpulan keliru hanya karena pemberitaan yang tidak berimbang,” sindirnya.
Ade dengan tegas membantah isu yang menyebut Panitia HPN mengelola anggaran dari APBD Kota Bekasi.
“Panitia TIDAK PERNAH menerima, menguasai, apalagi mengelola uang APBD. Penganggaran murni dilakukan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi. Sementara pelaksanaan teknis dikerjakan oleh Event Organizer (EO) yang ditunjuk sesuai aturan pengadaan pemerintah,” jelasnya dengan nada tegas.
Ia bahkan menegaskan bahwa panitia sama sekali tidak punya ikatan kontrak dengan EO.
“Kami tidak tanda tangan kontrak apapun dengan EO. Fungsi kami murni kepanitiaan, menyukseskan acara, bukan mengurus uang,” ujarnya.
Menariknya, Ade justru mengungkapkan bahwa sejak awal ia bersikukuh agar anggaran tidak dipegang panitia demi menghindari konflik kepentingan.
“Sejak awal saya minta anggaran tetap dikelola pemerintah lewat Diskominfo dan EO. Supaya panitia fokus ke acara dan transparansi tetap terjaga,” katanya.
Soal laporan yang disampaikan ke Pemkot Bekasi, Ade meluruskan bahwa itu bukan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Itu hanya laporan kegiatan, ucapan terima kasih, dan apresiasi karena kegiatan wartawan didukung APBD. Bukan laporan keuangan! Tanggung jawab anggaran ada di tangan pihak pengelola, bukan panitia,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ade berharap polemik ini disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta.
“Kritik itu sehat, tapi harus pakai data dan verifikasi. Jangan merusak nama baik orang hanya karena informasi yang tidak jelas asal-usulnya,” pungkasnya.
