JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme penunjukan langsung dan pembagian proyek pengadaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026). Penyidik meminta keterangan Rustian terkait kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami mekanisme penunjukan langsung serta pihak yang menentukan pembagian proyek kepada sejumlah vendor.

“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian dan sebagainya,” kata Budi kepada wartawan.

Budi menjelaskan, pengadaan menggunakan DSP memiliki mekanisme khusus. Dalam kondisi dan persyaratan tertentu, pengadaan dapat menggunakan penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang.

Penyidik mendalami dasar penggunaan mekanisme tersebut. KPK juga menelusuri dugaan konflik kepentingan, pemberian imbalan atau kickback, serta pembagian proyek kepada vendor tertentu.

Pemeriksaan Rustian merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP kebencanaan di BNPB.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Namun, Rustian tidak termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

KPK masih mendalami proses pengadaan, penentuan vendor, serta dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana kebencanaan tersebut.