Pendekatan news making criminology menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi turut membentuk persepsi publik tentang ancaman. Pemberitaan kekerasan tanpa konteks kerap meningkatkan rasa takut masyarakat meskipun ancaman nyata tidak selalu meningkat. Ketakutan publik yang berlebihan dapat memicu respons emosional, tuntutan represif, serta melemahkan kemampuan berpikir rasional masyarakat. Dalam kondisi demikian, kohesi sosial menjadi rapuh dan mudah dimanipulasi oleh pihak berkepentingan.
Retreat wartawan PWI dapat dipahami sebagai upaya reflektif menghadapi situasi tersebut. Kegiatan ini memberi ruang bagi wartawan untuk sejenak keluar dari tekanan rutinitas berita dan meninjau kembali peran sosial profesinya. Wartawan diingatkan bahwa setiap keputusan editorial memiliki dampak luas, termasuk terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional.
Penekanan Menhan pada disiplin dan penguatan nasionalisme di tengah disrupsi digital menunjukkan bahwa transformasi teknologi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut nilai kebangsaan. Digitalisasi memang mempercepat produksi informasi, tetapi sekaligus meningkatkan risiko disinformasi dan fragmentasi publik. Karena itu, insan pers yang kuat secara etis dan reflektif menjadi kunci menjaga ketahanan ruang informasi nasional.
Dengan demikian, retreat wartawan PWI 2026 di Bogor tidak sekadar forum profesi atau kegiatan seremonial. Ia merupakan ruang konsolidasi kesadaran bela negara dalam konteks nontradisional, upaya sunyi namun krusial agar ruang informasi Indonesia tidak menjadi sumber ketakutan kolektif, melainkan fondasi rasionalitas, ketenangan sosial, dan persatuan bangsa.
Dalam era perang opini, jurnalisme yang disiplin, beretika, dan berpijak pada kepentingan nasional dapat dipahami sebagai salah satu bentuk bela negara paling strategis.
Penulis adalah Dosen Kriminologi FISIP UI, anggota Dewan Redaksi keadilan,id, wartawan senior, serta Pengurus Harian PWI Jaya.
