JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sorotan terkait pelaksanaan, sehingga penguatan pengawasan dan transparansi menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR) Yakub F. Ismail menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola MBG seiring luasnya cakupan program.
Menurut Yakub, pemerintah perlu memastikan setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG mendapat penanganan berdasarkan data, proses verifikasi, dan mekanisme hukum.
“Semua hal perlu ditempatkan secara proporsional. Kritik publik merupakan bagian penting dari pengawasan demokratis,” kata Yakub dalam pandangannya.
Ia juga meminta publik membedakan dugaan pelanggaran, pemberitaan, proses pembuktian fakta, dan keputusan hukum dalam menyikapi persoalan yang muncul.
Menurutnya, prinsip tersebut penting agar pengawasan terhadap MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Namun, Yakub menilai berbagai sorotan terhadap pelaksanaan MBG tetap membutuhkan respons serius dari pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menyebut skala MBG membutuhkan sistem pengawasan yang mampu menjangkau pelaksanaan program secara nasional.
Sorotan Pelaksanaan MBG
Yakub menilai kompleksitas MBG muncul karena program tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.
Karena itu, penyediaan makanan harus memenuhi standar keamanan, kecukupan gizi, kebersihan, ketepatan distribusi, serta kualitas pengolahan.
Ia menyoroti laporan mengenai dugaan keracunan dan gangguan kesehatan setelah konsumsi menu MBG di sejumlah sekolah.
Menurut Yakub, setiap laporan tersebut perlu mendapat pemeriksaan untuk mengetahui faktor yang memicu persoalan.
Pemeriksaan, kata dia, perlu melihat bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, kebersihan dapur, hingga faktor teknis lainnya.
Selain persoalan kesehatan, Yakub juga menyoroti pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan program.
Ia menekankan pentingnya proses pembuktian untuk memastikan setiap dugaan memiliki dasar fakta dan proses hukum yang jelas.
Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan secara kritis tanpa mengubah dugaan menjadi kesimpulan hukum.
Yakub kemudian mendorong BGN memperkuat instrumen monitoring kualitas untuk mendukung pengawasan berbasis data.
Menurutnya, instrumen tersebut dapat membantu pengambil kebijakan dan publik memperoleh informasi secara cepat, terstruktur, dan mudah dipahami.
Ia menegaskan sistem tersebut tidak perlu mengambil alih kewenangan lembaga pengawasan resmi negara.
Sebaliknya, sistem itu dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan lebih awal dan menentukan tindak lanjut berdasarkan informasi yang tersedia.
Usulan Dua Dashboard Digital
Untuk memperkuat pengawasan, Yakub mengusulkan sedikitnya dua instrumen digital bagi BGN.
Pertama, dashboard monitoring isu dapat menghimpun, mengklasifikasikan, dan memperbarui perkembangan persoalan layanan MBG dari berbagai sumber.
Sistem tersebut dapat memetakan persoalan berdasarkan wilayah, jenis masalah, tingkat urgensi, serta status tindak lanjut.
Dengan mekanisme itu, pemerintah dapat membangun sistem peringatan dini terhadap persoalan yang berkembang di lapangan.
Kedua, Yakub mengusulkan dashboard pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dashboard tersebut dapat memuat basis data dapur MBG beserta informasi lokasi, kapasitas layanan, penerima manfaat, dan standar operasional.
Selain itu, sistem dapat mencatat status pemenuhan standar, distribusi, keluhan masyarakat, serta tindak lanjut terhadap temuan.
Menurut Yakub, pendekatan tersebut dapat menggeser pengawasan dari sekadar administrasi menuju monitoring kualitas berbasis data dan wilayah.
MBG sebagai Investasi Manusia
Terlepas dari berbagai sorotan, Yakub menilai MBG memiliki dimensi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Ia menempatkan MBG sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, masyarakat perlu melihat program tersebut tidak hanya dari besaran anggaran, tetapi juga dari hasil investasi terhadap kualitas manusia.
Yakub menyebut pemenuhan gizi anak berkaitan dengan pertumbuhan, kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang.
Selain aspek gizi, ia melihat MBG memiliki dampak ekonomi melalui permintaan bahan pangan dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Program tersebut dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, tenaga kerja, serta berbagai mata rantai ekonomi lainnya.
Karena itu, Yakub menilai kritik dan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Yakub menilai pemerintah perlu menjaga MBG melalui transparansi, keterbukaan data, monitoring berkala, dan respons cepat terhadap persoalan.
Langkah tersebut, menurutnya, dapat membantu MBG berkembang sebagai program pembangunan manusia sekaligus memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa.
