JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (Pemda).
Hal tersebut disampaikan Ribka saat mengikuti rapat bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang membahas progres pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan secara virtual, Jumat (10/4/2026).
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah daerah memahami secara komprehensif berbagai aspek teknis yang disampaikan Kementerian PU, khususnya terkait waktu pelaksanaan, penyusunan master plan, serta kemungkinan perubahan dalam perencanaan.
“Pertama soal waktu, kedua terkait master plan, dan ketiga jika ada perubahan-perubahan. Ini harus benar-benar diperhatikan karena menjadi titik krusial,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah dengan kebijakan serta tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Ribka juga mendorong percepatan penentuan lokasi pembangunan sejumlah gedung strategis, seperti kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Menurutnya, kepastian lokasi menjadi faktor penting agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan tepat waktu.
“Gubernur dan Sekda harus segera menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan DPR Papua Pegunungan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah rampung sejak Desember 2025.
Tahapan selanjutnya, kata dia, adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, guna memastikan keselarasan perencanaan dan dukungan anggaran.
“Kami telah menyusun dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil rapat koordinasi sebelumnya dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Kemendagri dan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, serta pejabat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bina Pembangunan Daerah.
